Pemerintah Sudah Antisipasi Dampak Bencana Akhir Tahun
Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi dampak dari bencana alam di beberapa wilayah Indonesia
"Tidak ada problem dalam soal pendanaan. Tapi nanti akan ada yang jadi bagian pemda dan ada yang jadi bagian pemerintah pusat," ujar Paskah Suzetta di Jakarta, Kamis.
Menurut Paskah, mengingat bencana tersebut terjadi pada akhir 2007, maka tahap tanggap darurat akan dibiayai oleh APBN 2007, sedangkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan dibiayai oleh APBN 2008.
"Detil besaran pendanaannya belum kita atur. Sekarang semua sedang dilakukan penghitungan dulu. Tapi kalau 2-3 rumah yang hancur, masa harus memakai dana dari pemerintah pusat," kata Paskah.
Meski demikian, ia mengakui, beberapa bencana alam yang terjadi akhir tahun ini berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar, termasuk kerugian ekonomi pascabencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana Syamsul Ma`arif mengatakan pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp125 miliar bagi penanganan bencana di seluruh daerah, untuk periode November 2007-Maret 2008.
"Dana siap pakai itu kita alokasikan bagi penanganan bencana di seluruhIndonesia
Berbicara usai menghadiri rapat penanganan bencana yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla, Syamsul Ma`arif mengatakan, dana itu terbagi atas kesiapsiagaan darurat (Rp10 miliar), bantuan operasional (Rp10 miliar), peralatan darurat (Rp70 miliar), transportasi (Rp15 miliar) dan pemulihan darurat sebesar Rp20 miliar.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Kesra Aburizal Bakrie, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah itu, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan peringatan terhadap beberapa daerah rawan bencana baik banjir maupun tanah longsor serta tingginya ombak.
Terkait itu, Bakornas BP telah menyalurkan buku-buku petunjuk tentang penanganan bencana baik banjir atau tanah longsor dan tingginya gelombang.
Tidak itu saja, Jusuf Kalla memerintahkan agar jalan dan jembatan yang rusak dan putus dapat segera diperbaiki agar penyaluran bencana dapat dilaksanakan optimal.
Wapres juga mengingatkan, pemda untuk mewaspadai ketinggian air di sejumlah sungai dan waduk di beberapa daerah yang berada di atas normal.
"Ini perlu perlakuan (treatment) khusus seperti pembukaan saluran air, atau waduk dan tentu ini akan meluber ke kawasan pemukiman penduduk. Karena itu, warga masyarakat diminta untuk maklum dan waspada," tuturnya, seperti yang dikutip Syamsul.
Pemerintah mengaku kesulitan untuk memindahkan atau merelokasi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana, terutama belum ditemukannya lahan yang sesuai untuk menjadi tempat relokasi.
Bencana banjir dan longsor, kini sedang melanda tujuh kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) dan 13 kabupaten di Jawa Timur (Jatim). Terkait pemerintah telah menyiapkan dana bantuan sekitar Rp100 juta bagi masing-masing kabupaten di Jateng dan Jatim.(*)
"Tidak ada problem dalam soal pendanaan. Tapi nanti akan ada yang jadi bagian pemda dan ada yang jadi bagian pemerintah pusat," ujar Paskah Suzetta di Jakarta, Kamis.
Menurut Paskah, mengingat bencana tersebut terjadi pada akhir 2007, maka tahap tanggap darurat akan dibiayai oleh APBN 2007, sedangkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan dibiayai oleh APBN 2008.
"Detil besaran pendanaannya belum kita atur. Sekarang semua sedang dilakukan penghitungan dulu. Tapi kalau 2-3 rumah yang hancur, masa harus memakai dana dari pemerintah pusat," kata Paskah.
Meski demikian, ia mengakui, beberapa bencana alam yang terjadi akhir tahun ini berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar, termasuk kerugian ekonomi pascabencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana Syamsul Ma`arif mengatakan pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp125 miliar bagi penanganan bencana di seluruh daerah, untuk periode November 2007-Maret 2008.
"Dana siap pakai itu kita alokasikan bagi penanganan bencana di seluruh
Berbicara usai menghadiri rapat penanganan bencana yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla, Syamsul Ma`arif mengatakan, dana itu terbagi atas kesiapsiagaan darurat (Rp10 miliar), bantuan operasional (Rp10 miliar), peralatan darurat (Rp70 miliar), transportasi (Rp15 miliar) dan pemulihan darurat sebesar Rp20 miliar.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Kesra Aburizal Bakrie, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah itu, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan peringatan terhadap beberapa daerah rawan bencana baik banjir maupun tanah longsor serta tingginya ombak.
Terkait itu, Bakornas BP telah menyalurkan buku-buku petunjuk tentang penanganan bencana baik banjir atau tanah longsor dan tingginya gelombang.
Tidak itu saja, Jusuf Kalla memerintahkan agar jalan dan jembatan yang rusak dan putus dapat segera diperbaiki agar penyaluran bencana dapat dilaksanakan optimal.
Wapres juga mengingatkan, pemda untuk mewaspadai ketinggian air di sejumlah sungai dan waduk di beberapa daerah yang berada di atas normal.
"Ini perlu perlakuan (treatment) khusus seperti pembukaan saluran air, atau waduk dan tentu ini akan meluber ke kawasan pemukiman penduduk. Karena itu, warga masyarakat diminta untuk maklum dan waspada," tuturnya, seperti yang dikutip Syamsul.
Pemerintah mengaku kesulitan untuk memindahkan atau merelokasi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana, terutama belum ditemukannya lahan yang sesuai untuk menjadi tempat relokasi.
Bencana banjir dan longsor, kini sedang melanda tujuh kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) dan 13 kabupaten di Jawa Timur (Jatim). Terkait pemerintah telah menyiapkan dana bantuan sekitar Rp100 juta bagi masing-masing kabupaten di Jateng dan Jatim.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar