Usulan masyarakat di beberapa Desa di Kabupaten Banyuwangi kepada pemerintah daerah Banyuwangi Jawa Timur untuk diijinkannya melaksanakan pemekaran Desa, beberapa hari yang lalu tepatnya minggu 6 januari 2008 ditolak oleh pihak Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari SE, pasalnya Presiden Republik Indonesia mengintruksikan, bahwa di Indonesia tidak ada lagi pemeekaran Desa dan Kecamatan apalagi Kabupaten dan Propensi.
Berdasarkan Intruksi tersebut semua usulan masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya untuk pemekaranm Desa, semuanya ditolak tanpa pengecualian termasuk Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Keabupaten Banyuwangi Jawa Timur, dimana beberapa wakru lalu masayrakat Dusun Karang Baru Desa Alsbuluh mengusulkan akan melakukan pemekaran Desa.
Dengan adanya intruksi tersebut oknom yang mengatasnamakan masyarakat yang ambisi untuk menjadikan Dusun karang Baru menjadi Desa pecahan mengalami keugian financial puluhan juta rupiah, munculnya usulan tersebut disyinyalir kuat atas ulah oknom promocorah yang tidak bertanggung jawab.
Sementara, kerugian tersebut disebabkan adanya bangunan kantor desa persiapan yang telah dibangun sebelum ada ijin tertulis dari pemerintah tahun 2007 lalu, telah melakukan pembangunan, sedangkan baru baru ini melalui Bupati Banyuwangi orang nomor sastu di Indonesia mengintruksikan agar tidak melakukan pemekaran Desa dan Kecamatan apalagi Kabupaten.
Hal ini dibenarkan olah Kepala Desa Alasbuluh Kecamtan Wongsorejo Banyuwangi Abdul Rohman diruang kerjanya 8 / 01 beberapa hari lalu kepada X-pose, Bahwa pada tanggal 6 januari 2008 memanggil Kepala Desa yang telah diusulkan masyarkatnya akan dilakukaknnya pemekaran, dihadapan beberapa Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi di kediamannya Baputi Baynuwangi didampingi Kabag Pemerintahan dan Camat Camat setempat menegaskan, “ berdasarkan intruksi Presiden dilarang melakukan pemekaran Desa dan Kecamatan apalagi Kabupaten”, terang Kades sembari menirukan penyampaian Bupati Banyuwangi.
Ditambahkan Kades Alasbuluh, pihaknya merasa prihatin atas segala pengeluaran yang dilakukan oknom masyarakat dusun Karang baru yang telah mengeluarkan dana puluhan juta Rupiah, “ saya sangat prihatin dengan oknom masyarakat saya, yang telah terprofokasi oleh oknon promucorah yang tidak bertanggung jawab dalam membangunan kantor desa persiapan sebelum dapat ijin dari pemerintah daerah, sementara saat ini jelas pemerintah tidak mngijinkan pemekeran desa dan juga mencabut desa yang telah diijinkan melakaukan pemekaran desanya”, lanjutnya dengan nada prihatin. ( Ari )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar