Ketua BPD Desa Kedang Ipil yang baru Agus Misra (kiri) menerima palu secara simbolis dari ketua lama, Syafruddin
Sebanyak 22 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 4 desa di Kecamatan Kota Bangun, Selasa (8/1) pagi secara resmi dilantik Asisten IV Bidang Kesra & Humas Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf.
Pelantikan yang dipusatkan di Balai Pertemuan Umum (BPU) kecamatan Kota Bangun ini dihadiri oleh Kabag Pemerintahan Desa Supeno, Kepala Kantor Satpol PP Gimin, Camat Kota Bangun M Syamsi Juhrie dan pejabat Muspika Kota Bangun lainnya.
Ada pun pengurus BPD yang dilantik terdiri dari 5 orang anggota BPD Desa Kedang Ipil, 7 orang anggota BPD Desa Kota Bangun II, 5 orang anggota BPD Desa Muhuran, dan 5 orang anggota BPD Desa Pela.
Pelantikan pengurus BPD 4 Desa se-Kota Bangun ini ditandai dengan penyematan tanda anggota, penandatanganan berita acara pelantikan, serta penyerahan palu secara simbolis dari Ketua BPD Desa Kedang Ipil yang lama Syafruddin kepada ketua BPD yang baru Agus Misra.
Asisten IV HM Ghufron Yusuf dalam sambutannya berharap agar anggota BPD yang baru dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Terutama dalam menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa.
"Hal ini penting mengingat terdapat indikasi yang menunjukkan adanya program-program desa yang hanya berdasarkan pada keingginan semata tanpa melihat kebutuhan pembangunan desa yang artinya setiap program-program pembangunan hendaknya benar-benar disinkronkan dengan apa yang selama ini menjadi pijakan bersama yaitu program Gerbang Dayaku," ujar Ghufron.
Lebih lanjut dikatakan Asisten IV, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2008 ini akan segera diterapkan. Pada tahun lalu, ujar Ghufron, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memegang kegiatan proyek di desa ditempatkan di kecamatan.
"Tetapi untuk tahun ini, PPTK akan langsung ditempatkan di desa. Oleh karena itu saya harapkan agar staf di desa untuk mempersiapkan diri sedini mungkin, terutama bagi mereka-meraka yang ditunjuk sebagai PPTK untuk melaksanakan suatu kegiatan," pesannya.
Ditambahkan Asisten IV, para calon PPTK tersebut mulai dini harus belajar mengenai pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, baik kepada pejabat kecamatan maupun kepada mantan PPTK di kecamatan. Sehingga pada saat pelaksanaan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang malah mengakibatkan pelanggaran hukum.
"Saya mengingatkan jangan sekali-kali berpikir untuk menyelewengkan anggaran. Jika itu terjadi, siap-siap saja untuk berhadapan dengan hukum," tegasnya. (hmp02)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar